Politik Balas Budi Tabiat di Sistem Demokrasi

 

Oleh : Asy Syarifah

Bukan praktik kali pertamanya, penguasa di negeri ini mengangkat para pejabat yang kurang berkapasitas masuk dalam posisi strategis untuk mengelola tatanan pemerintahan. Baru-baru ini dihebohkan dengan pengangkatan beberapa komisaris baru BUMN mendapat sorotan publik, karena pasalnya beerapa jabatan yang diduduki tersebut berasal dari para pendukung petahana dalam kontes politik di pilpres sebelumnya.

Salah satu diantaranya ialah pengangkatan komisaris PT Telkom yang berasal dari salah satu group band legendaris Slank, Abdi Negara Nurdin alias Abdee Slank, menuai banyak komentar lantas dianggap tidak sejalan antara jabatan dengan keahlian yang seharusnya dimiliki. 

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga mengatakan, Abdee Slank diharapkan bisa membantu Telkom untuk memperkuat kontennya. Sebab, selama ini, perusahaan negara yang dijual ke publik itu belum memiliki konten yang kuat (kompas.com, 29/5/2021).

Terkait dengan hal ini ketua DPP PKS Bukhori Yusuf mengomentari bahwa menurutnya pengangkatan komisaris yang tidak pada tempatnya tentu akan merugikan pihak negara. Selain itu Bukhrori juga menyinggung tentang kebiasaan bagi-bagi kursi jabatan yang sudah sangat kental dalam perpolitikan di negeri ini. "Karena penempatan orang-orang yang selama ini dianggap berjasa dalam pemenangan Jokowi 2019 tanpa melihat kemampuan justru akan merusak tatanan," ujarnya.

Bukhori lalu mengatakan hal ini imbas dari politik balas jasa, yang hanya membagi-bagi kekuasaan tanpa melihat latar belakang. Dia juga menyebut sistem politik ini tidak sesuai dengan janji Jokowi.

"Sudah barang tentu ini merupakan bagi-bagi kekuasaan politik balas jasa, dan itu tidak sesuai dengan janji Jokowi sendiri," ujarnya. (news.detik.com/ 29 mei 2021)

Seperti diketahui bahwa Abdee sudah bergabung di barisan para pendukung Jokowi sejak Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Bentuk dukungan Abdee ke Jokowi dalam bentuk perhelatan sebuah konser.

Setelah dua kali pilpres berjibaku mendukung Jokowi, kini Abdee 'Slank' ditunjuk menjadi Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Nama Abdee disandingkan dengan eks Menristek Bambang Brodjonegoro, yang juga baru ditunjuk menjadi komisaris utama.

Bagi-bagi kursi jabatan adalah fenomena umum yang kerap terjadi dalam praktik sistem demokrasi. Sistem politik yang menjadikan suara mayoritas sebagai penentu kemenangan atas paslon, tentu harus didukung banyak corong yang menyuarakan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya sangat wajar terjadi politik balas budi, tatkala paslon yang didukungnya resmi menjabat sebagai imalan atas apa yang sebelumnya mereka usahakan. 

Hal ini tentu berpengaruh pada bagaimana pemerintahan dalam sisitem demokrasi membuat kriteria siapa yang seharusnya layak memimpin dalam tatanan pemerintahan. Politik balas budi yang kerap terjadi, nyatanya tidak menjadikan tatanan pemerintahan diduduki oleh orang-orang yang kompeten juga rawan menjadikan pemerintahan yang korup.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.” (HR Bukhari). 

Padahal BUMN mengelola hajat hidup publik. BUMN-lah yang mengelola sektor energi, infrastruktur, listrik, migas, dan sektor strategis lainnya. Maka BUMN haruslah dikelola secara benar, sesuai dengan syariat, sehingga bisa mengabdi pada kepentingan rakyat

Rasulullah saw., “Tidaklah seorang penguasa diserahi urusan kaum muslim, kemudian ia mati, sedangkan ia menelantarkan urusan tersebut, kecuali Allah mengharamkan surga untuknya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Menurut Imam Fudhail bin Iyadh, hadis ini merupakan ancaman bagi siapa saja yang diserahi Allah Swt. untuk  mengelola urusan publik (seperti BUMN), baik urusan agama maupun dunia, kemudian ia berkhianat. Maka, ia telah terjatuh pada dosa besar dan akan dijauhkan dari surga.

Praktik politik balas budi yang kerap kali terjadi, tidak lain adalah wajah asli tatanan sistem kehidupan ala Kapitalisme yang menjadikan kekuasaan sebagai tujuan meraih materi sebanyak-banyaknya. Maka tidak heran ditemukan bayaknya praktik korupsi setelah menduduki kursi jabatan karenanya memang tidak dengan kesadaran bahwa kekuasaan akan dimintai pertanggungjawaban.

Sungguh hal ini sangat jauh berbeda dengan bagaimana sistem Islam memberikan pemahaman tentang kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan syariahNya. Sikap amanah penguasa terlihat dari caranya mengurusi kemaslahatan rakyat berdasarkan aturan-aturan Allah. Penguasa yang amanah adalah penguasa yang melakukan riayah (pengaturan) terhadap urusan rakyat berdasarkan syariat Islam kafah dan dengan penuh keoptimalan.

Penguasa yang amanah ini tentu tidak akan kita dapatkan dalam praktik sistem pemerintahan demokrasi saat ini. Penguasa amanah yang hanya akan bisa kita dapatkan dalam tatanan sistem pemerintahan Islam yakni Khilafah, yang dengannya penguasa menjalankan kekuasaan berdasarkan syariat sesuai dengan apa yang sudah Allah turunkan dalam Al Qur’an juga Sunnah.

Wallahu’alam bii shawab